Banda Aceh – Pemerintah Aceh kurang mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sehingga masih banyak warga, khususnya yang tinggal di pedalaman belum mengetahui adanya pengobatan gratis tersebut.
Seorang warga Gampong Baro Meulinteung, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya M. Ali Daud (70) di Banda Aceh, Senin mengatakan dirinya belum tahu adanya JKA yang menggratiskan penggobatan bagi setiap warga Aceh.
“Saya tidak pernah dengar itu, yang kami tahu sekarang kalau berobat baik ke dokter atau ke rumah sakit tetap uang di depan,” katanya.
Oleh karena itu, Ali Daud sempat enggan membawa anaknya Dewi Susanti (15) yang menderita keterbelakangan mental dan gizi buruk sejak kecil ke rumah sakit, karena tidak punya biaya.
“Saya sangat ingin anak saya itu sembuh, bahkan becak yang saya gunakan sehari-hari buat cari rezeki sudah dijual untuk biaya pengobatan anak,” kata Ali Daud.
Dia sendiri mengaku mengidap penyakit darah manis dan sempat muntah darah, namun tidak berani berobat ke rumah sakit karena kurang mampu. “Sekarang saya hanya ambil obat ke mantri di kampung,” katanya.
Seorang pemuda Lamno, Kecamatan Jaya Ipen Eldi mengatakan, masih banyak warga di pedalaman Aceh Jaya belum tahu adanya JKA, sehingga mereka masih enggan berobat ke rumah sakit.
“Warga masih berpikir kalau ke rumah sakit perlu uang, mungkin masyarakat kurang percaya dengan pengobatan gratis, karena pengalaman yang sudah-sudah meski berobat dengan Askes tetap harus bayar,” ujarnya.
Dia meminta Pemerintah Aceh lebih meningkatkan sosialisasi JKA serta mekanismenya, agar masyarakat paham dengan program dijalankan mulai pertengahan 2010 yang menggunakan uang rakyat itu.(*/ant)
Program pemerintah tentang JKA perlu mendapat dukungan semua pihak agar penduduk aceh yang belum mendapat jaminan kesehatan oleh Askes (PNS dan Pensiunan), Jamsostek (Karyawan Swata) dan Jamkesmas yang berjumlah 1.271.240 jiwa . Dan masyarakat mengharapkan pada suatu saat nanti seluruh penduduk aceh selain PNS, Pensiunan dan Karyawan Swasta mendapat pelayanan yang sama dalam program JKA yang sedang dijalankan saat ini. Dan apabila ada kelemahan dalam pelaksanaan saat ini, semoga menjadi masukan bagi pemerintah dan BPJKA untuk peningkatan pelayanan dikemudian hari.