Damai itu mudah, tapi aman itu mahal. Itulah pelajaran penting bagi daerah-daerah pasca-konflik. Timor Leste, kini negara merdeka, Sabtu lalu menggelar pemilu presiden yang sukses, jurdil dan aman. Tetapi, sebelumnya, sepanjang tahun-tahun pertama sejak merdeka, negeri pasca-konflik itu harus menjalani proses yang kalut dan kekerasan yang kronis. Ujian dan tantangan semacam itu, kini dihadapi Aceh.
Baru sepekan berikrar damai menjelang Pilkada 9 April, Aceh kembali ramai dengan aksi-aksi kekerasan. Beberapa hari berturut-turut, sejak 15 Maret hingga kemarin, sejumlah mobil tim sukses dari para kandidat Pilkada dibakar. Anggota tim calon independen Irwandi-Mahyan maupun tim Partai Aceh menjadi sasaran. Lima aksi pembakaran terjadi, semuanya berakhir dengan tuduhan terhadap OTK–Oknum Tak Dikenal.
Walhasil, tidak hanya para pelakunya tak terungkap, tapi rangkaian kekerasan itu sulit dikendalikan. Padahal, tepat sepekan lalu, para petanding Pilkada yang akan memilih Gubernur serta 17 Walikota dan Bupati itu berikrar damai di Masjid Raya Baiturrahman. Bahkan untuk pertama kali ikrar dihadiri sejumlah pejabat tertinggi dari Jakarta. Dari Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, hingga Menko Polhukam, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Wakil Ketua DPR RI.
Pesan jelas
Semua ini membawa pesan yang jelas: bagi Jakarta, perdamaian di Aceh di atas segala-galanya. Tujuh tahun sudah, Aceh, sejak perdamaian Helsinki, menikmati perdamaian. Semua pihak menyambutnya. Namun perdamaian juga berarti tantangan serta problem membangun negeri yang demokratis dan stabil.
Pilkada pertama enam tahun silam menunjukkan perpecahan di dalam kubu bekas Gerakan Aceh Merdeka GAM. Kelompok Irwandi Jusuf dan mantan kombatan memenangi Pilkada, sementara kelompok eks GAM dibawah para pemimpin eks-Swedia kedodoran dan membangun partai lokal, Partai Aceh.
Sejak itu, pemilu parlemen daerah mencerminkan perpecahan yang semakin besar. Partai Aceh menguasai DPRA, sementara Irwandi Jusuf sejak menjadi Gubernur merapatkan hubungan dengan Jakarta. Sengketa politik dan hukum seputar absah-tidaknya calon independen, berkepanjangan, membuat Partai Aceh memboikot. Jadi, partai yang dominan di DPRA, memainkan bobot ancaman.
Tapi di Jakarta, ada pihak pihak yang ingin memaksakan Pilkada tepat waktu dan menaifkan jalan kompromi politik untuk memudahkan aparat keamanan masuk Aceh atas nama pengamanan Pilkada. Dengan begitu, ada pertambahan dana belasan milyar. Cara ini dianggap dapat menjaga peluang Gubernur Irwandi untuk melawan apa yang disebut kelompok “Malik-Zaini-dan-Muzakir”, mantan pemimpin GAM di pengasingan yang kini memimpin Partai Aceh.
Jakarta turun tangan
Dengan kata lain, sengketa isu politik-legal sekitar calon independen itu hanya menjadi selimut yang menutupi persaingan kuasa sebagian elit di pusat dan di daerah. Semua itu membuat Jakarta akhirnya turun tangan. Kementerian Dalam Negeri, Kapolri, Polhukam, bahkan Presiden berembug. Jadwal Pilkada diubah hingga lima kali. Akhirnya ditetapkan 9 April agar partai dominan yang sudah terlanjur memboikot, toh dapat ikut Pilkada.
Walhasil, Jakarta harus mengakui bahwa partai bekas pemberontak yang secara demokratis menguasai parlemen daerah, tidak boleh tersisih dari pemerintahan daerah. Ini sekaligus mencerminkan bahwa para petanding politik di Aceh belum mampu memainkan demokrasi secara tertib tanpa bentuk-bentuk intimidasi.
Laporan International Crisis Group ICG membenarkan bahwa Partai Aceh kecewa terhadap peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang netral dalam sengketa soal calon independen. SBY yang menang di Pilpres 2009 dengan bekal dukungan kuat dari Partai Aceh, ternyata tidak memberi imbalan kepada partai tersebut.
Merapatkan hubungan
Sebaliknya, menurut kalangan pengamat, calon independen Irwandi Yusuf dapat merapatkan hubungan dengan elit politik dan bisnis di Jakarta. ICG pun cemas kekerasan akan meningkat sementara perhatian pemantau pemilu merosot.
Gelombang kekerasan memang meningkat sejak akhir tahun lalu, dan pada awal tahun ini. Dan seperti di masa lalu, masalah keamanan menciptakan proyek keamanan yang masih menjadi komoditi. Pertambahan aparat menjadi perlu dan menambahkan anggaran daerah.
Yang menarik, kemelut Pilkada kini mengundang tampilnya para pemain baru yang sebenarnya pemain lama yang sudah dikenal di Aceh. Tak kurang empat perwira tinggi TNI, termasuk mantan Pangdam Iskandar Muda, yang dulu berperang dan yang pernah menghebohkan di Aceh, turun gelanggang dan memilih mendukung Partai Aceh.
Betapa pun, perdamaian Helsinki dan UUPA, Undang Undang Pemerintah Aceh, tetap menjadi landasan bersama. Kini Aceh diramalkan akan menjadi lautan merah, warna partai mantan GAM, Partai Aceh. Wakil-wakil partai ini diduga bakal memenangi banyak kursi kepala daerah, termasuk kursi Gubernur.
Namun, siapa pun yang menang, semua itu hanya akan menjadi bekal berharga bila qanun-qanun dan pola permainan kelak mampu menjamin permainan demokrasi yang tertib dan terhormat. Bagi Jakarta, perdamaian di Aceh adalah segalanya. Tapi bagi Aceh, terlebih dahulu, keamanan adalah segalanya. (Aboeprijadi Santoso/rnw)
Belum ada komentar