Banda Aceh — Kasubdit Promosi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Besty Ernani melakukan kunjungan ke Kota Banda Aceh untuk melihat dan menilai sistem serta sarana transportasi darat di ibukota Provinsi Aceh.
Besty bersama dengan sejumlah stafnya diterima langsung oleh Sekdakota Banda Aceh, Drs. T. Saifuddin TA M.Si di ruang rapat Walikota Banda Aceh, Rabu (14/11).
Dalam pertemuan tersebut, Besty memaparkan bahwa secara keseluruhan kondisi sarana dan prasarana transportasi Kota Banda Aceh sudah cukup memadai untuk ukuran kota sedang, Kalaupun masih terjadi pelanggaran terhadap rambu-rambu lalulintas itu dikarenakan perilaku masyarakat saja yang belum memiliki kesadaran yang baik.
Meskipun begitu, lanjut Besty, masih ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan oleh Pemko Banda Aceh, diantaranya transportasi jenis labi-labi merupakan transportasi yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk keselamatan. Selain itu taksi juga jadi perhatian, menurutnya taksi yang beroperasi di Banda Aceh kebanyakan tidak tercantum logo dan nama perusahaan serta tanda pengenal sopir.
“Kejelasan rambu jalan sangat bagus, untuk papan iklan, saya pikir cukup bagus dan tidak mengganggu para pemakai jalan, namun ada beberapa badan jalan yang perlu pembenahan,” ujar Besty.
Kata Besty, kedatangan mereka ke Banda Aceh, selain untuk melihat kondisi sarana dan sistem transportasi kota, juga untuk melakukan penilaian sebagai syarat mendapatkan anugerah Wahana Tata Nugraha (WTN), yakni penghargaan kepada kota yang mampu menata sistem dan sarana transportasi sebagai upaya untuk menertibkan lalu-lintas.
Besty menjelaskan, Banda Aceh dinilai dengan kreteria kategori kota sedang dengan objek penilaian sarana angkutan umum, prasarana, ruas jalan, lalulintas dan pelayanan masyarakat.
Menanggapi semua paparan tim Kementerian, Sekdakota Banda Aceh mengatakan akan melakukan perbaikan dan pembenahan sesuai apa yang disampaikan, namun Sekda juga berharap penyelenggaraan anugerah Wahana Tata Nugraha oleh Kementerian Perhubungan ini juga bisa mengenalkan sistem transportasi massal kepada pemko Banda Aceh yang sesuai dengan standar dan terjangkau untuk masyarakat.
Menurut Sekda, transportasi jenis labi-labi yang tidak memenuhi standar keamanan ini akan menghilang dan kalah bersaing dengan sendirinya jika pemerintah mampu menghadirkan transportasi massal dalam jumlah yang memadai.
“Berbagai infrastruktur seperti jembatan dan jalan sudah memadai saya pikir, hanya saja sistem transportasi massal yang harus kita kembangkan sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan karena semakin banyaknya pertumbuhan kendaraan,” ujar Sekda.
Katanya lagi, Pemko saat ini konsisten dengan pembangunan infrastruktur jalan, bahkan pada 2013 Pemko akan membangun dua fly over dan jalan lingkar yang mengitari wilayah Kota Banda Aceh. (kabarindonesia.com)
Belum ada komentar