New Delhi — Presiden Komisaris Google Eric Schmidt, Rabu (20/3), secara terbuka meminta pemerintah India untuk mengubah hukum pengelolaan Internet di negara tersebut. Ia juga menyerukan adanya ekosistem yang mendukung wiraswasta dan perusahaan rintisan.
“Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah India,” kata Schmidt dalam sebuah acara di New Delhi.
Ia mengatakan salah satu yang harus diubah adalah hukum yang mengatur bahwa perusahaan internet bertanggung jawab secara hukum atas konten yang diciptakan oleh para penggunanya.
Sejumlah perusahaan di India, termasuk Google, sedang berhadapan dengan hukum karena tidak menyensor konten yang dimuat oleh para penggunanya.
Merebaknya materi-materi yang berbau pencemaran nama baik memaksa anggota parlemen pada tahun 2011 untuk mengesahkan undang-undang yang membuat perusahaan internet di India bersalah secara hukum atas materi “tak pantas” yang dimuat oleh para penggunanya. Bagian-bagian dari undang-undang tersebut sedang dikaji di Mahkamah Agung.
Presiden Komisaris Google tersebut berada di India hingga Kamis, kunjungan pertamanya sebagai petinggi raksasa Internet itu.
Schmidt mengatakan India harus menciptakan sistem yang bersahabat bagi modal ventura guna menarik investasi ke dalam India.
“India, tentu saja, berhasil mendominasi pasar outsourcing,” katanya. “Meskipun ada peluang, India tidak memimpin dalam hal layanan web.”
India memiliki jumlah pengguna telepon genggam terbesar kedua sedunia. Dalam lima tahun ke depan, kata Schmidt, lebih dari 600 juta orang diperkirakan akan mengakses Internet lewat telepon genggam.
Menurut Schmidt, hanya sekitar 10% populasi India yang terhubung dengan jaringan broadband, dan karenanya, masih ada ruang untuk bertumbuh.
Schmidt juga memberikan nasihat bagi para wiraswasta dengan mengatakan bahwa hal besar yang perlu diperhatikan oleh perusahaan perintisan adalah telpon mobile dan analisa data.
“Bila Anda tidak sedang mengerjakan aplikasi mobile, anda sedang mengerjakan hal yang salah,” sahut sang komisaris.
Google pada Rabu bergabung dengan Microsoft Corp. dan VeriSign Inc. untuk mendukung rencana badan perdagangan India, Nasscom, yang tengah melancarkan program baru untuk perusahaan perintisan.
Tiga perusahaan tersebut menolak untuk merinci jumlah uang yang mereka keluarkan untuk program ini.
Nasscom, bersama dengan rekanan dan investor lainnya, berencana untuk menginkubasi, mendanai dan mendukung 10 ribu perusahaan rintisan di India selama sepuluh tahun mendatang. (The Wall Street Journal)
Belum ada komentar