Medan — Persoalan pelayanan publik di Provinsi Aceh ternyata belum mendapat perhatian dari media baik yang terbit di Aceh maupun yang memiliki halaman Aceh. Padahal, pelayanan publik merupakan salah satu bagian penting yang perlu mendapat perhatian media.
“Media harus memberi ruang pada pelayanan publik, tidak melulu wartawannya yang turun ke lapangan, namun juga memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan keluhannya, entah lewat surat pembaca atau model jurnalisme warga lainnya,” tutur Direktur Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) J Anto di Medan, Jumat, (29/6/2012).
Pernyataan KIPPAS itu didasarkan Hasil Riset mereka tentang Berita Keluhan Pelayanan Publik di tiga harian yakni Harian Analisa dan Harian Waspada yang terbit di Medan, dan Harian Serambi Indonesia yang terbit di Aceh pada periode Agustus-Desember 2011.
Riset dipublikasikan dalam Temu Redaktur Menelaah Pemberitaan Tiga Media kerjasama KIPPAS dan Kinerja USAID digelar di Medan sehari sebelumnya. Dari 150 edisi surat kabar yang dianalisis, Harian Waspada menampilkan 63 berita keluhan layanan publik, Harian Serambi Indonesia 75 item berita, dan Harian Analisa hanya 17 berita. Angka itu kurang dari satu persen dibandingkan jumlah berita secara keseluruhuan.
Supervisor Penelitian KIPPAS Pemilianna Pardede mengatakan ini menunjukkan ketiga media tidak menaruh perhatian pada keluhan layanan publik. “Ketiga media seperti janjian menentukan prosentase berita keluhan publik,” tutur Pemmiliana.
Pemmiana mengatakan isu keluhan layanan publik seharusnya menjadi perhatian utama bagi media. Kebebasan pers seharusnya melayani people rights to know, dimana pers memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada khalayak ramai, membantu khalayak mendapatkan haknya untuk mendapatkan infirmasi yang benar dan lengkap. Prinsip utama yang harus dianut pers adalah publik, bukan penerbit. “Berita seremoni masih banyak muncul,” kata Pemmiliana.
Asnawi Kumar, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia mengakui peran media dalam memantau dan menyuarakan perilaku buruk birokrasi terutama dalam hal pelayanan publik harus terus didorong.
Sedangkan M Zaini Zen, Redaktur Daerah Aceh Harian Waspada mengatakan pihaknya menyadari tanpa pemberitaan tentang layanan publik yang buruk, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan perijinan usaha, tidak akan mungkin ada perbaikan yang signifikan pada pelayanan masyarakat. (kompas.com)
Belum ada komentar