Xinhua — Myanmar menentang keras masalah kekerasan Rakhine diinternasionalisasi. Kementerian Luar Negeri Myanmar mengkritik sejumlah organisasi internasional dan individu yang menilai masalah Rakhine berdasarkan laporan yang tidak benar sebagai konflik agama dan rasial.
Peristiwa yang terjadi di Rakhine beberapa hari lalu disebut merupakan kekerasan antar lembaga masyarakat akibat kasus pidana, bukan konflik antar agama dan juga bukan konflik antar etnis.
Pemerintah Myanmar mengklaim belum pernah menjalankan kebijakan kekerasan yang ditujukan pada umat Muslim atau agama lain. Myanmar juga menolak tuduhan sejumlah organisasi terhadap pemerintah Myanmar. Utusan khusus Sekjen PBB dan Menteri Luar Negeri Turki sudah mengunjungi Rakhine. Pemerintah Myanmar juga mengundang Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengunjungi Myanmar.
Setelah peristiwa itu, pemerintah Myanmar mengambil langkah cepat untuk menghentikan penyebaran kasus itu, dan berupaya memulihkan ketertiban dan keamanan di Rakhine. Keadaan di Rakhine membaik, situasi cenderung normal.
Menurut pernyataan pemerintah Myanmar, 88 orang tewas dalam kerusuhan di Rakhine, antara lain 31 warga etnis Rakhine dan 57 Muslim. (CRI Online)
Belum ada komentar