SEBUAH sistem informasi haji dan umrah yang bernama e-Hajj untuk penyelenggaraan haji akan coba diterapkan mulai tahun depan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Sistem tersebut merupakan terobosan baru penyelenggaraan haji dan umrah yang terintegrasi dengan sejumlah negara lain.
Arab Saudi menghendaki pada 2015, teknologi yang dapat terintegrasi dengan berbagai negara itu sudah dapat diaplikasikan.
Itu sebabnya pemerintah Arab Saudi segera melakukan sosialisasi pemberlakukan e-Hajj kepada otoritas penyelenggara haji Indonesia sekaligus pula mengintegrasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
“Indonesia dijadikan ‘Pilot Project’ tentang penggunaan e-hajj,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Ahda Barori seperti dikutip laman Kementerian Agama, Selasa (2/12/2014).
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis menambahkan Pemerintah Arab Saudi sangat yakin Indonesia mampu melaksanakan kegiatan proyek percontohan yang dirancang sebagai pengujian dalam penyelenggaraan haji 2015, khususnya dalam penggunaan e-hajj.
Pada 2015, Siskohat dan e-Hajj sudah harus dapat terintegrasi.
Kementerian Agama akan mengerahkan ‘jago’ IT untuk menyatukan Siskohat dengan e-Hajj, sehingga asas transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin berkualitas.
“Penggunaan e-Hajj dengan dukungan ITC sangat menentukan kualitas penyelenggaraan haji ke depan,” tambah Sri Ilham.
Terkait dengan hal itu, menurut Ahda Barori, pihaknya sudah harus bergerak cepat melakukan pembenahan ke dalam. Proses pembuatan paspor jamaah harus dipercepat.
Sebab, saat pelunasan, proses pembuatan paspor haji dan dokumen kesehatan jamaah juga sudah harus selesai.
“Untuk mendukung ke arah itu, perlu dilakukan penyederhanaan pendaftaran. Matarantai yang dirasakan panjang harus dipangkas,” kata Ahda tanpa menyebut bagian mana saja yang dirasakan selama ini jadi hambatan.
Yang jelas, sekarang jamaah untuk mendaftar cukup datang ke bank, setor uang dan setelah itu datang ke kantor Kemenag terdekat untuk segera diambil foto dan sidik jarinya.
“Proses pembuaan dokumen haji harus cepat, termasuk untuk layanan kesehatan,” lanjut Ahda. (bisnis)
Belum ada komentar